JAKARTA, - Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang cukup besar, namun pengembangannya sangat memerlukan dukungan pemerintah baik dalam hal regulasi maupun insentif. Hal itu merupakan salah satu sorotan dalam buku berjudul 'Jejak dan Langkah Energi Terbarukan Indonesia' yang peluncurannya dilakukan oleh Harian Kompas dengan Institute For Essential Services Reform IESR. Ketua Tim Penulis Buku sekaligus Wartawan Harian Kompas Aris Prasetyo mengatakan, dalam buku tersebut banyak menceritakan praktik-praktik pengembangan energi terbarukan di masyarakat. Baca juga Megaproyek Pembangkit MW Dinilai Berpotensi Menghambat Pertumbuhan EBT Seperti pada desa-desa yang ada di wilayah Sumba, Nusa Tenggara Timur NTT, energi listriknya berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro PLTMH atau pembangkit listrik skala kecil yang menggunakan tenaga air. Selain itu, terdapat pula yang memanfaatkan tenaga surya atau Pembangkit Listrik Tenaga Surya PLTS, dan tenaga kincir angin atau Pembangkit Listrik Tenaga Bayu PLTB untuk memenuhi kebutuhan listrik. "Bahkan ada Desa Kamanggih di Sumba Timur yang sudah mandiri energi, mengandalkan listrik dari PLTMH yang dibangun di tepi Sungai Mbakuhau, bahkan kelebihan listriknya dijual ke PLN," ujarnya dalam acara soft launching buku, Selasa 28/4/2021. Selain PLTMH, masyarakat di Desa Kamanggih juga memanfaatkan biogas yang dihasilkan dari kotoran ternak untuk memasak. Energi dari limbah kotoran ini juga berhasil diterapkan pada desa yang berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat NTB. Kendati demikian, pengembangan energi terbarukan ini sangat membutuhkan campur tangan pemerintah untuk bisa berkelanjutan. Salah satunya dukungan dalam hal insentif. Aris bercerita, salah satu desa di Lombok Utara, masyarakatnya sempat mengeluhkan karena tak mendapatkan insentif pembayaran listrik, seperti yang diberikan pemerintah pada pelanggan listrik PLN. Baca juga Ahok EBT Menjadi Masa Depan Bisnis Pertamina Kala itu sebagai upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi, pemerintah memberikan stimulus pembebasan tarif listrik untuk pelanggan 450 VA dan diskon 50 persen untuk pelanggan 900 VA. "Warga yang dapat listrik dari PLTMH protes ke pengelola, 'kok kami enggak dapat diskon, tetap bayar iuran bulanan'," ungkapnya. Ia bilang, memang biaya iuran warga untuk listrik yang didapat dari energi terbarukan terbilang murah untuk ukuran kota besar, yakni Rp per bulan. Tetapi tidak demikian untuk di daerah pedalaman, nilai itu cukup besar. Sementara itu Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa menambahkan, pemerintah Indonesia telah berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca lewat penandatanganan Perjanjian Paris 2015. Ia mengatakan, sebagai negara dengan ekonomi yang besar, sumbangan Indonesia dari sektor energi terhadap emisi gas rumah kaca sudah naik 6 kali lipat sejak 1980 hingga 2019. Oleh sebab itu perlu upaya yang besar untuk menurunkan emisi. Pemerintah pun berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen dengan menggunakan sumber daya dalam negeri, serta hingga 41 persen dengan bantuan internasional pada tahun 2030. Di satu sisi, peran batubara dan minyak bumi perlu dikurangi. Baca juga Masih Jauh dari Target, Pemerintah Optimistis Bauran EBT 23 Persen Dapat Tercapai "Namun kalau dilihat dari sejumlah kajian menunjukkan target itu masih tidak kompatibel dengan persetujuan Paris, kami berharap Indonesia bisa lebih ambisius lagi dengan energi terbarukan," ungkapnya. Fabby bilang, sistem energi nol emisi pada tahun 2050 secara teknis dan ekonomis sangat dimungkinkan. Kunci untuk percepatan mencapai target itu ada pada sektor kelistrikan. Hal itu dapat dilakukan dengan memperbaiki regulasi-regulasi saat ini yang masih banyak mengacu pada pemanfaatan energi fosil. Padahal energi fosil perlu dikurangi untuk mencapai energi nol emisi. Sistem energi nol emisi pada tahun 2050 dapat dicapai dengan menggunakan 100 persen energi terbarukan. Menurutnya, ongkos sistem energi terbarukan pun terbukti lebih murah dibanding ongkos sistem berbasis fosil. Berdasarkan model yang dikaji IESR untuk mencapai energi nol emisi di 2020, pada 2025 PLTU harus mulai dikurangi pengoperasiannya. Bahkan, setelah 2029 secara bertahap PLTU harus dipensiunkan. Baca juga Meleset dari Target, Realisasi Bauran EBT 2020 Hanya 11,5 Persen Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
1 Belajar dari Cina, India dan Thailand, Indonesia dapat menyiapkan dana khusus yang didukung oleh kebijakan tentang energi terbarukan. Dana energi terbarukan dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan, termasuk membangun infrastruktur jaringan dan menawarkan lebih banyak subsidi untuk proyek-proyek pembangunan. 2. Indonesia dapat memberlakukan struktur tarif listrik progresif untuk mempromosikan penggunaan energi terbarukan yang lebih besar. 3.
JAKARTA – Sekjen Dewan Energi Nasional DEN Djoko Siswanto memaparkan lima strategi agar ketergantungan terhadap energi fosil dan impor minyak mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, Indonesia dinilai perlu mengembangkan energi baru terbarukan EBT untuk memenuhi kebutuhan energi Sekjen Dewan Energi Nasional DEN Djoko Siswanto, ada lima kebijakan yang bisa ditempuh untuk mengembangkan EBT. Pertama, Indonesia perlu mempercepat penggunaan energi terbarukan untuk bahan bakar yakni B-30, B-50 dan B-100."Salah satunya, pada Oktober 2019 ini, uji coba penggunaan campuran biodiesel 30 persen menggunakan bahan bakar nabati BBN atau B30 ditargetkan selesai," ujar Plt. Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM tersebut. Penggunaan B30 rencananya dimulai pada awal 2020. Setelah penerapan B30 berhasil, menurutnya, Indonesia harus segera mengembangkan B50 dan kedua, lanjut Djoko, ketergantungan terhadap energi fosil dapat diatasi dengan memperbanyak pembangkit listrik panas bumi data pada Direktorat Panas Bumi Ditjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi ESDM, sumber daya panas bumi yang termanfaatkan mencapai MW yang terdiri atas 13 pembangkit listrik tenaga panas bumi PLTP di 11 wilayah kerja panas bumi WKP.Ketiga, menurut Djoko, Indonesia harus terus mengembangkan pembangkit listrik tenaga angin. Berdasarkan data Kementerian ESDM, Indonesia memiliki potensi 978 MW tenaga keempat untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi, ujarnya, membangun pembangkit listrik tenaga air termasuk mikrohidro. Indonesia memiliki potensi listrik tenaga air MW. Namun, dari potensi yang melimpah itu, Indonesia baru memanfaatkan 7 kata Djoko, ketergantungan pada energi fosil bisa diatasi dengan mewajibkan semua gedung dan rumah menggunakan solar dia, penggunaan EBT juga merupakan komitmen Indonesia kepada dunia untuk menjaga lingkungan hidup. Dengan penggunaan EBT, lanjnutnya, dunia bisa tetap bersih dan sehat. Penggunaan EBT juga solusi untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Sumber Antara Editor M. Syahran W. Lubis Konten Premium Nikmati Konten Premium Untuk Informasi Yang Lebih Dalam Pada2019, Tenaga National Berhad (TNB) Malaysia bekerja sama dengan APX memperkenalkan produk inovatif bernama myGReen+ dan mGATS. MyGreen+ menjadi opsi baru bagi konsumen untuk menggunakan energi hijau dan mendukung agenda pemerintahnya, untuk meningkatkan porsi penyediaan listrik dari sumber-sumber energi terbarukan ke tingkat 20% pada 2025. › Ekonomi›Pengembangan Energi Terbarukan... Perlu ada reformasi dari sisi perencanaan, pasar ketenagalistrikan, ataupun kebijakan harga pada sektor energi agar target energi bersih tercapai. Oleh ADITYA PUTRA PERDANA 4 menit baca KOMPAS/IWAN SETIYAWANTeknisi memantau suhu serapan di atas permukaan panel surya di Pembangkit Listrik Tenaga Surya PLTS Cirata yang dikelola PT Pembangkitan Jawa Bali di kawasan Waduk Cirata, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Kamis 23/9/2021.JAKARTA, KOMPAS — Upaya Indonesia dalam pengembangan energi terbarukan dinilai mesti lebih optimal, dengan terobosan serta cara-cara yang tak biasa. Hal tersebut dirasa perlu, terutama untuk bisa sejalan dengan Persetujuan Paris. Berbagai upaya penyelarasan mesti dilakukan agar target dalam menekan emisi gas rumah kaca bisa laporan Institute for Essential Services Reform IESR berjudul ”Enabling High Share of Renewable Energy in Indonesia’s Power System by 2030” yang diluncurkan secara daring, Kamis 24/11/2022, ditemukan, energi terbarukan di jaringan listrik pada tahun 2030 dapat menjadi 129 gigawatt GW. Porsi terbesar berupa pembangkit listrik tenaga surya PLTS sebesar 112,1 GW. Temuan dari kajian ini jauh lebih besar dibandingkan rencana pengembangan energi terbarukan di Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik RUPTL 2021-2030 yang hanya menargetkan 20,9 samping itu, bauran energi terbarukan di sektor ketenagalistrikan diproyeksi mencapai 32 persen di sistem Jawa-Bali, 35 persen Sumatera, 35 persen Kalimantan, dan 51 persen Sulawesi. Sementara itu, bauran listrik dari PLTU batubara akan menurun signifikan menjadi hanya 39 persen pada itu berdasarkan skenario sistem energi Indonesia mencapai emisi nol bersih net zero emission/NZE pada 2050, yang selaras dengan target membatasi kenaikan temperatur di bawah 1,5 derajat sesuai dengan Persetujuan Paris. Pada skenario itu, pertumbuhan listrik diasumsikan mencapai 4,5 persen, ditambah permintaan dari akselerasi elektrifikasi di sektor transportasi dan industri heating.Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa pada peluncuran itu mengatakan, dari kajian itu dapat disimpulkan bahwa energi terbarukan dapat mencapai porsi besar dalam sistem energi kelistrikan di PLN pada 2030, yang mencakup Jawa-Bali, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Bahkan, porsinya bisa mencapai 42 persen.”Dari hasil pemodelan ini, sebenarnya tak ada masalah dengan keandalan dan juga biaya penyediaan listrik yang mengakomodasi bauran energi terbarukan. Ini sangat relevan dengan komitmen Just Energy Transition Partnership JETP yang diumumkan pada G20 di Bali, pekan lalu, yakni emisi puncak 290 juta ton CO2 dan bauran energi terbarukan minimal 34 persen pada 2030,” juga Pembiayaan Jadi Tantangan Menuju Emisi NolMenurut dia, perlu ada upaya dalam peningkatan bauran energi terbarukan dengan melihat keekonomian dari semua kandidat pembangkit secara lebih fair. Pasalnya, harga listrik dari PLTU saat ini sejatinya bukan yang sebenarnya karena masih ada kebijakan subsidi dalam pemenuhan kebutuhan domestik DMO pada batubara yang mengatakan, hal-hal seperti itu perlu diubah. ”Ini memang bukan hal sederhana, tetapi untuk mencapai NZE, kita tak bisa dengan business as usual. Perlu ada reformasi dari sisi perencanaan, pasar ketenagalistrikan, ataupun kebijaan harga pada sektor energi,” ujar dan peta jalanPower System Researcher IESR Akbar Bagaskara mengemukakan, upaya dalam mencapai target yang sejalan dengan Persetujuan Paris perlu, khususnya dalam transformasi sektor pembangkitan. Hal itu termasuk penambahan pembangkit energi terbarukan dengan mempertimbangkan kemampuan pemanfaatan storage tempat penyimpan daya hingga memperbolehkan operasi PLTU secara fleksibel bisa dilakukan sebagai antisipasi ketergantungan terhadap cuaca pada energi terbarukan. ”Untuk memberi ruang penetrasi masif dan mengurangi emisi, pensiun dini PLTU perlu dipertimbangkan dan telah tertuang dalam Perpres Nomor 112 Tahun 2022,” PLTU Ia menambahkan, regulasi yang mengatur pola operasi fleksibel dari PLTU juga diperlukan. Regulasi dan peta jalan yang jelas juga dibutuhkan dalam mendukung upaya peningkatan energi terbarukan, termasuk industri panel surya solar PV.EVP Energy Transition PT Perusahaan Listrik Negara Persero Kamia Handayani menuturkan, ada perbedaan angka permintaan antara yang tertuang dalam RUPTL 2021-2030 yang di atas 400 terawatt jam TWh dan laporan dari IESR sekitar 700 TWh. Selisih itu bisa diisi dengan energi terbarukan, tetapi PLN akan fokus pada pertumbuhan permintaan lebih kompatibilitas dengan Persetujuan Paris, yakni pembatasan kenaikan temperatur 1,5 derajat celsius, kata Kamia, perlu diakui RUPTL 2021-2030 belum selaras sepenuhnya. ”Namun, perlu dilihat juga apakah skenario dalam laporan ini juga sudah kompatibel. Karena pada joint statement di G20 lalu, target emisi puncak adalah 290 juta ton CO2 pada 2030,” ini, Indonesia sudah memutakhirkan target Nationally Determined Contribution NDC menjadi lebih ambisius dengan Enhanced NDC ENDC. Pada 2030, penurunan emisi ditargetkan 31,89 persen dengan kemampuan sendiri dan 43,20 persen dengan dukungan juga Pendanaan Harus Transparan dan Akuntabel EditorMUHAMMAD FAJAR MARTA VIVA- Deputi Direktur Indonesian Center for Environmental Law, Grita A Widyaningsih mengatakan peran hukum dalam transmisi energi terbarukan sangat penting baik berupa regulasi maupun kebijakan. Menurut dia, regulasi yang sifatnya strategis seperti Undang-undang (UU) dan Peraturan Pemerintah (PP) untuk pengembangan energi terbarukan sangat penting, bukan level Peraturan Menteri (Permen).LISTRIK telah menjadi kebutuhan dasar pembentuk peradaban. Tolok ukur kemajuan dan perubahan, salah satunya ditandai dengan kehadiran listrik yang dapat dinikmati setiap warga. Dengan mendapatkan listrik, mereka menjadi lebih produktif. Dengan mengonsumsi listrik, mereka dapat mengonversi setiap potensi yang dimiliki. Sebagai perusahaan yang ditugaskan negara untuk menghadirkan listrik, PLN terus bekerja keras untuk menerangi negeri dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Untuk mencukupi kebutuhan listrik di seluruh wilayah Indonesia, berbagai potensi sumber energi terus dimanfaatkan PLN. Sejalan dengan target pemerintah untuk mengembangkan energi, dari pembangkit EBT nasional sebesar 23% pada 2025, PLN menargetkan 100% rasio elektrifikasi, yang didorong pengembangan kapasitas pembangkit energi baru dan terbarukan EBT. PLN mengemas seluruh usaha dan kerja keras ini melalui transformasi PLN power beyond generations. Transformasi PLN ialah upaya jangka panjang untuk menyiapkan terang di masa depan. Dalam empat pilar transformasi tersebut, green menjadi salah satu pilar atau elemen untuk melakukan transformasi. Bagi PLN, penggunaan EBT sebagai sumber energi listrik, ialah bentuk keikutsertaan PLN dalam memajukan perkembangan ekonomi nasional, dengan tetap peduli pada kelestarian alam. Semangat ini tumbuh bersama keinginan, dan gerakan yang sangat kuat di dalam negeri, untuk menggunakan EBT sebagai sumber listrik. Percepatan transisi energi ke EBT juga didorong sektor industri dan bisnis, yang saat ini menyumbang terhadap 46% konsumsi energi nasional, yang memiliki target untuk melistriki fasilitas dan kegiatan operasional mereka dari sumber energi terbarukan. Percepatan dapat didorong melalui skema Renewable Energy Based Industry Development REBID. Untuk itu, inovasi terus dikembangkan PLN, baik melalui proses, dan cara produksi maupun melalui produk layanan Sertifikat Energi Terbarukan atau Renewable Energy Certificate REC. REC dan investasi REC, merupakan instrumen berbasis pasar yang menyatakan pemegang sertifikat menggunakan satu MWh megawatt jam listrik, dari sumber-sumber energi terbarukan. Layanan REC hadir untuk memenuhi kebutuhan konsumen, untuk mendapat pengakuan atas penggunaan listrik dan sumber energi terbarukan. Untuk memastikan produk REC bermutu tinggi dan mengikuti standar internasional, PLN telah bekerja sama dengan beberapa mitra, termasuk dengan APX Inc, yang merupakan penyedia sistem pelacakan tracking system dengan standar internasional dan Clean Energy Investment Accelerator CEIA, suatu kemitraan inovatif publik-privat untuk mempercepat transisi menuju energi bersih, melalui penciptaan permintaan energi bersih pada sektor bisnis dan industri, pembukaan akses terhadap pembiayaan, dan penguatan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan ketersediaan energi bersih. Melalui layanan REC, pengembangan proyek-proyek energi terbarukan juga akan lebih terakselerasi yang dapat berkontribusi bagi peningkatan PDB. REC juga dapat menjadi daya tarik bagi investasi EBT di Indonesia. Para investor telah memasukkan REC sebagai opsi klaim penggunaan energi terbarukan di lokasi investasi. REC kini telah berhasil menciptakan pasar EBT di berbagai negara. Di Asia Tenggara, Singapura memulai transaksi REC pertama di akhir 2015, ketika salah satu perusahaan teknologi skala besar AS mengumumkan rencananya untuk 100% menggunakan energi bersih dalam kegiatan operasionalnya di Singapura. Bekerja sama dengan penyedia EBT lokal, perusahaan multinasional ini membeli listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik atap surya, dengan kapasitas 32 Mw yang dipasang di lebih dari 800 bangunan kota. Pada 2019, Tenaga National Berhad TNB Malaysia bekerja sama dengan APX memperkenalkan produk inovatif bernama myGReen+ dan mGATS. MyGreen+ menjadi opsi baru bagi konsumen untuk menggunakan energi hijau dan mendukung agenda pemerintahnya, untuk meningkatkan porsi penyediaan listrik dari sumber-sumber energi terbarukan ke tingkat 20% pada 2025. Menghadirkan REC kepada konsumen Poin utama dari mekanisme REC ialah menjamin sertifikat yang diterbitkan hanya dapat dihitung, dijual, dan diklaim satu kali. Sistem pelacakan melalui teknologi paltform global berstandar internasional memberikan nomor seri unik untuk setiap REC sehingga setiap transaksi atau klaim atas REC dapat diverifikasi dan dilacak secara transparan. REC diterbitkan sistem pelacakan, melalui berbagai proses verifikasi internal, seperti verifikasi data pembangkit dan data produksi. REC menjamin kemudahan bagi konsumen, baik yang sudah menjadi pelanggan maupun yang bukan pelanggan PLN. Konsumen dapat mendaftar melalui portal layanan pendaftaran pembelian REC. Setelah pemesanan dilakukan, PLN kemudian akan memproses penerbitan dan pengalihan REC kepada konsumen. Inovasi energi hijau seperti layanan REC bukan hanya berdampak bagi kemajuan perekonomian nasional, melainkan juga pada penurunan emisi dan upaya melistriki seluruh Nusantara, dengan porsi sumber energi terbarukan lebih tinggi.